BOGOR – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) menggelar Pendidikan Advokasi dengan fokus utama pada “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidang hukum dan ketenagakerjaan, yaitu Saepul Anwar, S.H., CLA, CRA; Mustiyah, S.H., M.H.; Endang Rokhani, S.H., M.Si.; Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H.; serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Pelatihan berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Mei 2026, bertempat di Wisma Abdi, Jalan Raya Puncak KM 76, Cipayung, Bogor.
Sebanyak 46 peserta mengikuti kegiatan ini yang berasal dari berbagai PUK dan PC FSP KEP SPSI dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara di wilayah barat hingga Papua di bagian timur.
Tingginya jumlah peserta mencerminkan semakin besarnya kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai bekal dalam memperjuangkan, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan anggota serikat pekerja.
Mendorong Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis
Pendidikan advokasi ini merupakan salah satu langkah strategis organisasi untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman hukum para pengurus dan anggota serikat pekerja.
Melalui program tersebut, FSP KEP SPSI berupaya memperkuat kompetensi kader-kadernya dengan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang hukum ketenagakerjaan, sehingga mampu menjalankan fungsi advokasi secara lebih efektif.
Sejalan dengan tujuan kegiatan, pendidikan ini mengusung misi:
“Meningkatkan Kapasitas Advokasi untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Hubungan Industrial yang Harmonis serta Berkelanjutan.”
Materi Pelatihan dan Pembekalan Peserta
Selama pelaksanaan kegiatan, peserta mendapatkan pembahasan mendalam mengenai peraturan ketenagakerjaan serta prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI).
Materi yang diberikan mencakup teknik dan strategi advokasi, mulai dari penyelesaian melalui perundingan bipartit, mekanisme tripartit seperti mediasi dan konsiliasi, hingga proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan hak-hak pekerja secara profesional dan objektif, sekaligus mengedepankan komunikasi serta dialog yang konstruktif guna menciptakan hubungan industrial yang sehat dan lingkungan kerja yang kondusif.
Kontributor: Pratama Yogi Wijaya (BSIN B)
spkep-spsi.org